Australia telah mengambil langkah revolusioner dan berani dengan mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini, yang disahkan pada akhir 2024 dan mulai berlaku efektif pada Desember 2025, bertujuan menunda kemampuan remaja untuk membuat akun di platform-platform populer, menaikkan batas usia dari 13 tahun ke 16 tahun. Keputusan pemerintah Canberra ini tidak hanya memicu diskusi hangat di dalam negeri, tetapi juga menarik perhatian global. Terkini, dalam Sidang Majelis Umum PBB, Larangan Medsos Remaja Australia ini mendapat pujian tinggi, menjadikannya model yang dipertimbangkan oleh banyak negara lain, termasuk di Eropa.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menggunakan mimbar PBB untuk memperingatkan bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial bagi anak-anak “terus berkembang” dan bahwa kebijakan ini akan membantu remaja untuk mendapatkan pengalaman hidup nyata, bukan algoritma. Pujian dari pemimpin-pemimpin global menegaskan bahwa Australia kini berada di garis depan upaya dunia untuk mengatasi dampak buruk konten digital pada kesehatan mental dan fisik generasi muda.
Mengapa Australia Melarang Media Sosial?
Keputusan Australia untuk memberlakukan Larangan Medsos Remaja Australia didasarkan pada serangkaian kekhawatiran serius yang didukung oleh berbagai penelitian. Pemerintah Australia secara khusus menyoroti risiko-risiko berikut:
- Kesehatan Mental dan Citra Tubuh: Penggunaan media sosial yang berlebihan dikaitkan dengan peningkatan masalah kesehatan mental pada remaja, termasuk gangguan kecemasan dan depresi. Perdana Menteri Albanese secara khusus menyoroti bahaya bagi anak perempuan akibat representasi tubuh yang merusak dan standar kecantikan yang tidak realistis yang terus-menerus terpapar melalui algoritma.
- Konten Berbahaya dan Cyberbullying: Remaja sangat rentan terhadap cyberbullying, eksploitasi seksual (sextortion), dan paparan konten misoginis yang menargetkan anak laki-laki. Kurangnya kontrol diri pada usia dini juga dapat memicu masalah privasi serius.
- Prioritas Pengalaman Dunia Nyata: Pemerintah berpendapat bahwa menunda akses ke media sosial akan memberikan remaja “tiga tahun tambahan” untuk dibentuk oleh pengalaman kehidupan nyata, bukan diatur oleh algoritma yang adiktif.
Undang-undang ini membebankan tanggung jawab besar kepada platform media sosial. Perusahaan-perusahaan teknologi wajib mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah pengguna di bawah 16 tahun mendaftar dan bahkan menonaktifkan akun yang sudah ada dengan pengguna di bawah umur. Pelanggaran sistemik dapat dikenakan denda besar hingga AU32 juta).
Pujian dan Perdebatan di Tingkat Internasional
Sambutan positif di PBB menunjukkan bahwa Larangan Medsos Remaja Australia dianggap sebagai solusi inovatif terhadap krisis kesehatan mental remaja global. Salah satu pemimpin Eropa, misalnya, menyatakan bahwa Eropa “sedang mengamati dan akan belajar” dari upaya Australia. Ada kesepakatan yang meluas di antara banyak pemerintah bahwa anak muda harus mencapai usia tertentu sebelum diizinkan mengakses konten yang berpotensi merusak, sama halnya dengan aturan merokok atau minum alkohol.
Namun, kebijakan ini bukannya tanpa kritik.
Di satu sisi, kelompok advokasi anak dan orang tua korban pelecehan online memuji undang-undang tersebut sebagai “momen monumental” dalam perlindungan anak. Di sisi lain, beberapa pakar hak-hak digital dan organisasi kesejahteraan anak menyuarakan kekhawatiran. UNICEF, misalnya, berpendapat bahwa larangan total dapat mendorong remaja ke “sudut online yang lebih gelap dan kurang aman” yang tidak diatur, menghilangkan pengamanan yang ada pada platform utama.
Selain itu, kritikus mempertanyakan efektivitas dan implementasi Larangan Medsos Remaja Australia. Kekhawatiran muncul mengenai risiko privasi bagi pengguna dewasa yang mungkin diwajibkan menjalani verifikasi usia ketat, serta potensi remaja untuk mengakali sistem verifikasi. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa larangan ini dapat mengisolasi remaja yang menggunakan media sosial sebagai jalur koneksi sosial vital, terutama mereka yang berasal dari komunitas minoritas atau LGBTQI+.
Ujian Global bagi Platform dan Pemerintah
Australia kini menjadi studi kasus global, dan seluruh dunia akan mengamati bagaimana undang-undang ini bekerja dalam praktiknya. Pemerintah Australia telah mengamanatkan bahwa platform harus menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan data perilaku untuk memperkirakan usia, tanpa harus meminta dokumen identitas resmi seperti paspor. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara perlindungan anak dan privasi.
Pada akhirnya, Larangan Medsos Remaja Australia ini adalah pengingat kuat bahwa kita berada di persimpangan jalan antara inovasi digital dan tanggung jawab sosial. Keputusan ini menuntut perusahaan teknologi untuk lebih serius memprioritaskan keamanan anak-anak di atas keuntungan iklan.
Kebijakan ini merupakan tantangan besar bagi platform untuk beradaptasi, dan bagi pemerintah di seluruh dunia untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kebebasan digital dan kewajiban moral untuk melindungi generasi berikutnya. Australia telah melangkah, dan kini giliran dunia untuk memutuskan apakah akan mengikuti jejak ini demi kesehatan mental dan keselamatan digital anak-anak mereka.
Baca juga:
- Pusat Data AI Raksasa: Proyek Stargate $500 Miliar dari OpenAI, Oracle, dan SoftBank
- Gugatan Amazon di New York: Pertarungan Hukum Melawan Regulasi Tenaga Kerja
- Lab AI Nvidia dan Abu Dhabi: Mengukir Masa Depan Teknologi di UEA
Informasi ini dipersembahkan oleh RajaBotak
